Gara-Gara Sering Ketemu Error di Coretax, Saya Jadi Baca Sejarah Reformasi Pajak Paling Berat di Dunia

Sepanjang 2025, saya (dan mungkin kamu juga) cukup akrab dengan satu kalimat yang bikin geregetan: "An Error Occurred." Itu pesan yang muncul di layar Coretax DJP, sistem administrasi pajak baru yang resmi menggantikan sistem lama sejak 1 Januari 2025. Sejak awal peluncurannya, keluhan soal gagal login, sertifikat elektronik yang tercantum nama orang lain, sampai status Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berbeda antara sistem lama dan baru, ramai jadi bahan curhat wajib pajak di media sosial.

Saya sempat mikir, "apa iya reformasi sistem pajak itu memang selalu seberat ini di awal?" Rasa penasaran itu bawa saya menelusuri sejarah, dan ternyata jawabannya: iya, bahkan sejak ribuan tahun lalu, di salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia.

Ketika Kekaisaran Romawi Nyaris Runtuh karena Krisisnya Sendiri

Pada abad ke-3 Masehi, Kekaisaran Romawi mengalami periode yang dikenal sebagai Krisis Abad Ketiga. Perang saudara, krisis suksesi, hiperinflasi, invasi asing, pemberontakan, sampai bencana alam melanda hampir seluruh wilayah kekaisaran. Krisis ini dimulai dari terbunuhnya Kaisar Severus Alexander oleh pasukannya sendiri pada tahun 235, dan baru mulai mereda ketika Kaisar Aurelian, yang dijuluki Restitutor Orbis (Pemulih Dunia), berhasil menyatukan kembali wilayah kekaisaran pada 275.

Stabilitas benar-benar mulai pulih ketika Diocletian naik takhta pada 284. Ia melakukan reformasi besar-besaran, termasuk membagi kekaisaran jadi dua bagian, Romawi Timur dan Barat, dengan empat kaisar dalam sistem yang disebut Tetrarki.

Sebelum Reformasi Besar Itu, Begini Cara Roma Memungut Pajak

Untuk memahami betapa besarnya reformasi Diocletian, saya perlu mundur dulu ke masa Republik Roma awal, ketika wilayahnya masih sebatas Semenanjung Italia. Saat itu ada pajak bernama tributum, dipungut langsung dari warga negara Roma yang tergolong adsidui (golongan warga yang wajib ikut dinas militer) berdasarkan proporsi kekayaannya, dinilai lewat sensus atas kas, properti, lahan, sampai budak yang dimiliki.

Tributum sifatnya unik, cuma dipungut saat Roma berperang, dan lebih mirip pinjaman ke negara ketimbang pajak biasa. Kalau rampasan perang melebihi biaya operasional, sisanya bahkan dikembalikan ke warga. Setelah kemenangan besar Roma atas Makedonia pada 167 SM membawa rampasan luar biasa melimpah, tributum bahkan tidak pernah dipungut lagi setelahnya.

Tapi bukan berarti kas Roma jadi sepi. Wilayah taklukan di luar Italia, yang diatur sebagai Provinsi, wajib membayar upeti ke perbendaharaan Roma. Awalnya dipungut lewat penguasa lokal, lalu berubah jadi sistem lelang hak pemajakan kepada kontraktor yang disebut mancipes, dengan bawahan lapangan mereka disebut publicani. Sistem ini rawan penyalahgunaan, karena begitu nilai lelang terlampaui, seluruh kelebihan pajak yang dipungut jadi milik kontraktor, sehingga pemungutan sewenang-wenang jadi hal lumrah di provinsi-provinsi.

Krisis Memaksa Lahirnya Sistem Baru: Capitatio-Iugatio

Sistem lama itu ternyata tidak cukup kuat menopang kebutuhan kekaisaran saat krisis abad ketiga dan hiperinflasi melanda. Untuk memperluas basis penerimaan negara, Diocletian memperkenalkan sistem pajak baru bernama Capitatio-Iugatio, yang menggabungkan pajak atas tanah, penghasilan, dan pajak langsung lainnya jadi satu sistem terpadu.

Menariknya, saya menemukan ada perdebatan kecil di kalangan sejarawan soal kapan tepatnya reformasi ini benar-benar mulai berlaku. Sebagian sumber menyebut tahun 287, sementara penelitian lain, termasuk kajian akademis oleh Angelo Segrè yang berfokus pada dokumen dari Mesir, menyebut penerapannya di Mesir baru terkonfirmasi lewat dekrit resmi pada tahun 297. Kemungkinan besar, reformasi ini diterapkan bertahap di berbagai wilayah kekaisaran, bukan serentak dalam satu tahun yang sama, sesuatu yang menurut saya cukup relevan mengingat implementasi Coretax pun berjalan bertahap sejak 2024 sebelum resmi menggantikan sistem lama sepenuhnya pada 2025.

Capitatio berbasis perorangan, dinilai dari status sosial dan produktivitas seseorang. Iugatio berbasis tanah, dinilai dari kualitas dan produktivitas lahan, menggunakan satuan ukur bernama iugum, yaitu luas lahan yang bisa diolah satu keluarga petani, yang nilainya berbeda tergantung jenis tanah, apakah untuk pertanian, kebun anggur, atau kebun zaitun.

Penggabungan keduanya membuat individu dan tanahnya dinilai serta dipajaki secara bersamaan. Konsekuensinya cukup besar: petani jadi terikat pada tanah mereka, karena kewajiban pajak tetap harus dipenuhi terlepas dari hasil panen. Penilaian dilakukan berkala lewat sensus setiap lima tahun, kemudian sejak 312 menjadi setiap 15 tahun, disebut indicto, sehingga penerimaan negara jadi lebih terprediksi dan memudahkan penganggaran tahunan.

Reformasi Ini Menjawab Masalah Lama yang Bertahun-Tahun Dibiarkan

Sistem baru ini menyelesaikan beberapa masalah struktural yang lama mengakar. Sebelumnya, Italia tidak pernah dipajaki lagi sejak penerapan terakhir tributum pada 167 SM, sementara provinsi-provinsi lain terus menanggung beban. Pasca Capitatio-Iugatio, Italia akhirnya dipajaki kembali, meski Kota Roma sendiri masih dikecualikan.

Peran publicani yang korup dan menekan rakyat juga berangsur digantikan petugas yang ditunjuk langsung oleh negara, meski di beberapa provinsi terpencil publicani masih diperlukan. Sistem pemungutan yang dulunya serampangan kini digantikan penilaian berkala yang lebih terukur dan bisa diproyeksikan, sekaligus meningkatkan kualitas administrasi dan birokrasi kekaisaran secara keseluruhan.

Dari Reformasi yang Menyakitkan, Lahir Dampak yang Bertahan Ribuan Tahun

Dari berbagai reformasi Diocletian, sistem Capitatio-Iugatio inilah yang paling berhasil bertahan. Dari lima jenis koin baru yang ia ciptakan, cuma satu, koin emas solidus, yang tetap dipakai penerusnya. Tetrarki yang ia bangun pun akhirnya runtuh seiring kemenangan Kaisar Konstantin di Pertempuran Jembatan Milvia.

Tapi Capitatio-Iugatio justru bertahan jauh lebih lama. Ketika Roma terbelah, Romawi Timur atau Bizantium tetap memakai sistem ini dengan berbagai modifikasi, dan terbukti mampu menopang ekonomi kekaisaran itu hingga satu milenium ke depan. Di sisi barat, pasca jatuhnya Romawi Barat ke tangan bangsa Jermanik pada 476, sistem ini justru membuka jalan bagi lahirnya serfdom, di mana petani yang awalnya terikat pada tanah karena konsekuensi hukum Romawi, lambat laun terikat pada tuan tanah yang bertransformasi jadi bangsawan feodal, ciri khas Eropa sepanjang Abad Pertengahan.

Pelajaran yang Saya Bawa Pulang ke Urusan Coretax

Setelah menelusuri sejarah ini, saya jadi punya perspektif baru soal keluhan-keluhan Coretax yang sempat bikin saya frustrasi:

• Reformasi sistem pajak besar hampir selalu menyakitkan di fase awal, bahkan reformasi paling berpengaruh dalam sejarah seperti Capitatio-Iugatio pun lahir dari krisis dan kebutuhan mendesak, bukan proses yang mulus dari awal.
• Implementasi bertahap adalah hal wajar, bukan tanda kegagalan. Perdebatan sejarawan soal 287 vs 297 justru menunjukkan bahwa reformasi besar biasanya diterapkan bertahap di berbagai wilayah, bukan serentak dalam semalam.
• Yang menentukan keberhasilan jangka panjang adalah fondasi sistemnya, bukan seberapa mulus fase peluncurannya. Capitatio-Iugatio bertahan ribuan tahun justru karena berhasil menjawab masalah struktural (distribusi beban pajak yang timpang, praktik pungutan sewenang-wenang), bukan karena prosesnya tanpa hambatan.

Jadi, lain kali kalau Coretax menyapa saya dengan "An Error Occurred" lagi, mungkin saya akan sedikit lebih sabar. Toh, kalau Kekaisaran Romawi saja butuh proses panjang dan berliku untuk mereformasi sistem pajaknya, wajar rasanya kalau reformasi sebesar Coretax juga butuh waktu untuk benar-benar matang.