Saya Ikut Mendorong Perahu Pinisi di Tanah Beru, dan Baru Sadar Itu Mirip Banget sama Cara Kerja Pajak Kita

Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan mampir ke Desa Tanah Beru, Kecamatan Bira, Kabupaten Bulukumba, sekitar empat jam perjalanan darat dari Makassar. Kebetulan pas ke sana, saya sempat menyaksikan langsung sebuah perahu Pinisi yang baru selesai dibangun, siap didorong ke laut lepas. Tanpa pikir panjang, saya ikut nimbrung membantu mendorong bersama warga setempat.

Waktu itu saya cuma mikir ini seru buat pengalaman liburan. Tapi belakangan, setelah merenungkannya lagi, saya jadi sadar tradisi sederhana itu ternyata menyimpan makna yang jauh lebih dalam, terutama soal bagaimana negara ini sebenarnya berjalan.

Warisan Dunia yang Berasal dari Tanah Beru

Perahu Pinisi bukan sembarang kerajinan. Pada 2017, UNESCO menetapkan seni pembuatan perahu Pinisi atau Art of Boatbuilding sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage). Di kancah internasional, Pinisi sudah dikenal sebagai lambang kerajinan perahu layar, dengan pengetahuan dan keterampilan pembuatannya diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Satu unit perahu bisa melibatkan puluhan sampai ratusan pekerja yang bahu-membahu sampai perahu itu benar-benar siap mengarungi lautan.

Prosesnya sendiri dikerjakan dengan penuh ketelitian dan presisi tinggi. Para ahli pengrajinnya disebut Panrita Lopi, dari kata panrita yang berarti ahli dan lopi yang berarti perahu. Julukan Bulukumba sebagai "Bumi Panrita Lopi" bukan tanpa alasan, karena di sinilah para pengrajin perahu menghasilkan karya seni yang sudah diakui dunia. Ada juga istilah Sawi, yaitu pengawas kerja para pengrajin, dan Sambalu, sebutan untuk pelanggan yang memesan perahu.

Momen Mendorong Perahu yang Ternyata Sarat Makna

Setelah perahu rampung dibangun dan siap berlayar, ada tradisi peresmian yang disebut Anyorrong Lopi, dari kata anyorrong yang berarti mendorong. Tradisi ini dilakukan dengan cara mendorong perahu bersama-sama dari pantai tempat perahu dibangun menuju lautan lepas, melibatkan pejabat daerah, pemuka adat, para pengrajin, dan masyarakat setempat.

Saat saya ikut mendorong perahu itu, rasanya berat sekali kalau cuma dilakukan sendirian atau oleh segelintir orang. Tapi begitu banyak tangan ikut mendorong bersama, perahu sebesar itu bisa bergerak dengan cukup mulus menuju laut. Momen itulah yang bikin saya berpikir, ini persis analogi yang tepat untuk menggambarkan bagaimana penerimaan pajak menopang perjalanan bangsa ini.

Negara kita bisa diibaratkan sebagai perahu besar yang hendak mengarungi lautan menuju tujuan bernegara. Para pendorongnya adalah wajib pajak, yang secara bergotong royong "mendorong" bangsa ini agar siap mengarungi perjalanannya. Semakin banyak dan semakin kompak yang ikut mendorong, semakin ringan dan lancar pula perahu itu bergerak.

Peran Wajib Pajak Bukan Cuma Simbolis, Ini Buktinya

Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang selalu jadi tonggak utama, konsisten menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara setiap tahunnya. Tapi saya rasa penting juga untuk jujur soal kondisi terkininya, bukan cuma menonjolkan capaian yang manis-manis saja.

Faktanya, penerimaan pajak justru mengalami shortfall alias tidak mencapai target dua tahun berturut-turut belakangan ini. Pada 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN. Pada 2025, kondisinya lebih berat lagi: realisasi hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target, dengan selisih kekurangan sekitar Rp271,7 triliun, dipengaruhi pelemahan harga komoditas dan peningkatan restitusi pajak di semester pertama.

Justru dari situ saya melihat analogi Anyorrong Lopi ini makin relevan. Ketika perahu (baca: negara) sedang menghadapi ombak yang lebih berat, di situlah kekompakan para pendorong (baca: wajib pajak) justru makin dibutuhkan. Bukan waktunya untuk saling lepas tangan, melainkan momentum untuk saling menopang lebih erat lagi.

DJP Juga Terus Membenahi "Pegangan" agar Lebih Mudah Didorong Bersama

Untuk memudahkan wajib pajak berperan sebagai "pendorong" ini, Direktorat Jenderal Pajak terus menjalankan Reformasi Perpajakan secara bertahap. Salah satu yang paling terasa adalah pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang mempermudah wajib pajak dalam layanan administrasi perpajakan, perizinan, perbankan, sampai layanan publik lainnya.

Selain itu, ada juga fitur Taxpayer Account Management (TAM), yang kini menjadi bagian terintegrasi dari sistem Coretax DJP. Fitur ini berfungsi layaknya "buku tabungan" perpajakan digital, memungkinkan wajib pajak memantau seluruh informasi perpajakannya, mulai dari riwayat pelaporan SPT, status pembayaran, sampai hak dan kewajiban perpajakan lainnya, semuanya lewat satu dasbor terintegrasi tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi seperti sistem lama.

Yang Saya Bawa Pulang dari Tanah Beru

Sepulang dari Tanah Beru, saya jadi melihat hubungan pajak dan negara dengan cara yang berbeda. Beberapa hal yang saya simpulkan:

• Gotong royong bukan sekadar slogan. Tradisi Anyorrong Lopi menunjukkan secara harfiah bagaimana kerja sama kolektif bisa menggerakkan sesuatu yang berat sekalipun, persis seperti peran kolektif wajib pajak dalam menopang APBN.
• Kondisi penerimaan pajak sedang tidak mudah, dengan shortfall dua tahun berturut-turut, sehingga peran aktif wajib pajak justru semakin krusial di masa-masa seperti ini, bukan waktunya untuk abai.
• DJP terus mempermudah "pegangan" bagi wajib pajak, lewat pemadanan NPWP-NIK dan integrasi TAM dalam Coretax, supaya proses "mendorong" bersama ini terasa lebih ringan.

Sama seperti perahu Pinisi yang butuh puluhan tangan untuk bisa didorong sampai ke laut lepas, perjalanan bangsa ini menuju kemakmuran bersama juga butuh kontribusi kolektif dari seluruh wajib pajak. Semangat Anyorrong Lopi ini, kalau terus dijaga, bisa jadi pengingat sederhana namun kuat: pajak Indonesia, semakin berarti kalau kita semua ikut mendorong bersama-sama.