Naik Kapal Dua Jam demi Lapor SPT: Cerita dari Surga Terakhir di Bumi yang Ternyata Tak Punya Kantor Pajak

Saya sempat mikir, kalau ada tempat di Indonesia yang paling jauh dari urusan kantor pajak, mungkin bayangannya adalah desa kecil di pegunungan. Ternyata saya salah. Justru salah satu tempat yang paling "putus" dari kantor pajak adalah destinasi yang namanya sering muncul di daftar impian traveler dunia: Raja Ampat.

Dua Jam di Laut Sebelum Sampai ke "Surga"

Untuk sampai ke Waisai, kota pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, dari Kota Sorong kamu harus naik Kapal Motor (KM) Express Bahari selama kurang lebih dua jam. Waisai sendiri berada di Pulau Waigeo, salah satu dari empat pulau besar di kawasan ini, selain Misool, Batanta, dan Salawati.

Menurut data resmi pemerintah, kepulauan ini punya luas wilayah sekitar 46.108 km², dengan sekitar 89% di antaranya adalah lautan, dan tersebar lebih dari 610 pulau kecil. Populasinya sendiri, per data Badan Pusat Statistik tahun 2025, tercatat sekitar 71.605 jiwa, tersebar di 24 distrik, 4 kelurahan, dan 117 kampung.

Julukan Raja Ampat sebagai "The Last Paradise on Earth" atau ada juga yang menyebutnya "Sepenggal Surga yang Jatuh di Bumi", memang bukan hiperbola. Wisata bahari, spot menyelam kelas dunia, sampai keajaiban seperti Kali Biru di Kampung Warsambin dengan air sejernih kristal bersuhu 10-20 derajat celsius, membuat kursi pesawat menuju Sorong (pintu masuk utama sebelum ke Raja Ampat) kerap sold out oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tapi di Balik Keindahan Itu, Ada Fakta yang Bikin Saya Kaget

Di tengah pesona itulah saya menemukan fakta yang menarik perhatian saya: di seluruh Kabupaten Raja Ampat, tidak ada satu pun kantor pajak. Tidak ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tidak juga Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang biasanya jadi ujung tombak layanan di daerah terpencil.

Raja Ampat justru berada di bawah wilayah kerja KPP Pratama Sorong, yang juga melayani tujuh kabupaten/kota lain di sekitarnya. Jadi kalau warga Raja Ampat ingin mengurus urusan pajak secara langsung ke kantor, mereka harus menyeberang laut dua jam ke Sorong. Bayangkan kalau itu harus dilakukan berkali-kali dalam setahun.

Solusinya: "Kantor Pajak" yang Datang, Bukan Ditunggu

Menariknya, DJP tidak membiarkan keterbatasan ini jadi alasan untuk absen. KPP Pratama Sorong menyiasatinya dengan membuka layanan di luar kantor, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Lokasinya di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Raja Ampat, dan tim dari KPP Pratama Sorong hadir di sana selama lima hari kerja setiap bulan.

Model layanan jemput bola seperti ini sebetulnya sejalan dengan semangat pembentukan KP2KP di berbagai daerah terpencil Indonesia, yaitu mendekatkan layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan ke wajib pajak yang secara geografis sulit dijangkau oleh KPP induk. Meski secara struktur belum ada KP2KP permanen di Raja Ampat, esensinya tetap sama: pajak tetap harus hadir, sekalipun kantornya belum ada.

Dan animo masyarakatnya ternyata luar biasa. Layanan bulanan ini konsisten dipadati wajib pajak. Bahkan pada Februari 2026, jumlah antrean layanan perpajakan dalam satu hari sempat menyentuh angka 400 orang, didominasi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan. Jumlah ini bahkan jauh melampaui jumlah warga yang datang untuk urusan perizinan dan investasi di lokasi yang sama.

Harapan yang Masih Menggantung: Kantor Pajak Setiap Hari

Saking tingginya kebutuhan itu, dalam audiensi antara tim KPP Pratama Sorong dengan Bupati Raja Ampat beserta jajarannya, salah satu harapan yang mengemuka adalah agar layanan pajak bisa hadir setiap hari, bukan cuma lima hari sebulan. Ini masuk akal mengingat keterbatasan jarak dan transportasi yang harus ditempuh warga kalau harus ke Sorong.

Realitanya, KPP Pratama Sorong sendiri mengakui belum bisa menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat, mengingat kondisi geografis kepulauan dengan ratusan pulau kecil yang tersebar. Tapi komitmen untuk tetap hadir itu yang menurut saya patut diapresiasi, apalagi tercermin dari moto kerja KPP Pratama Sorong sendiri: "Giat membersamai, santun melayani, integritas menyertai."

Yang Bisa Kita Pelajari dari Raja Ampat

Cerita dari Raja Ampat ini, buat saya, jadi pengingat bahwa persoalan kepatuhan pajak di Indonesia nggak melulu soal kesadaran masyarakat, tapi juga soal aksesibilitas layanan.

• Keterbatasan geografis bukan alasan untuk absen. Layanan jemput bola seperti yang dilakukan KPP Pratama Sorong menunjukkan bahwa akses tetap bisa diupayakan meski dengan sumber daya terbatas.
• Animo masyarakat di daerah terpencil ternyata tinggi, asal layanan benar-benar hadir dan mudah dijangkau, seperti terlihat dari antrean ratusan orang tiap bulan.
• Kolaborasi lintas instansi jadi kunci. Kerja sama antara DJP dan Pemerintah Kabupaten lewat kantor DPMPTSP menunjukkan bagaimana keterbatasan infrastruktur bisa disiasati lewat sinergi, bukan menunggu anggaran kantor baru.

Pada akhirnya, di balik julukan surga terakhir di bumi, Raja Ampat juga menyimpan cerita sederhana tentang bagaimana negara berusaha tetap hadir bagi warganya, bahkan ketika jaraknya harus ditempuh lewat laut selama berjam-jam.