Keponakan SMP Saya Pulang Cerita Gurunya Ikut Pelatihan Pajak, Ternyata Ini Program Besar di Baliknya

Beberapa waktu lalu, keponakan saya yang baru masuk SMP di Jakarta Selatan pulang sekolah dengan cerita yang agak nggak biasa. "Kak, tadi kata guru Bahasa Indonesia, gurunya abis ikut pelatihan soal pajak, terus di kelas nanti disuruh bikin slogan pajak juga." Saya sempat bingung, sejak kapan pelajaran bahasa nyerempet-nyerempet ke urusan pajak?

Ternyata setelah saya cari tahu, itu bukan kebetulan. Itu bagian dari program besar bernama Inklusi Kesadaran Pajak yang sedang gencar diperluas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke jenjang SMP di berbagai daerah sepanjang 2026 ini, termasuk lewat kegiatan bimbingan teknis untuk ratusan guru SMP se-Jakarta Selatan pada Juni 2026 lalu.

Kenapa Sih Anak Muda Perlu Repot-Repot Paham Pajak?

Saya jadi mikir, kenapa DJP sampai segitunya menyasar anak SMP. Ternyata ini berkaitan dengan momentum besar yang lagi dikejar Indonesia: bonus demografi. Diperkirakan lima sampai sepuluh tahun ke depan, Indonesia bakal mencapai puncak bonus demografi, tepat menjelang usia 100 tahun kemerdekaan pada 2045, atau yang sering disebut Indonesia Emas.

Keberhasilan momentum ini sangat bergantung pada bagaimana generasi muda bisa jadi aktor utama, entah lewat peningkatan pendapatan per kapita, kualitas sumber daya manusia, atau daya saing ekonomi. Nah, di titik inilah saya baru sadar ada satu pertanyaan mendasar yang sering terlewat: kalau generasi muda ini nanti jadi tulang punggung ekonomi, apa mereka juga paham dari mana negara mengumpulkan dana buat membiayai pembangunan? Jawabannya, sebagian besar dari sektor perpajakan.

Ternyata Banyak yang Masih Ngira Bayar Pajak Itu ke "Kantor Pajak"

Ini yang bikin saya mikir ulang soal separah apa kesenjangan pemahaman ini. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi seperti Kemenkeu Mengajar, pertanyaan sederhana "ke mana kita pergi kalau mau bayar pajak?" sering dijawab serempak: "kantor pajak". Padahal itu keliru, karena pembayaran pajak sebenarnya hanya bisa dilakukan lewat bank persepsi atau kantor pos, bukan langsung ke kantor pajak.

Kesalahpahaman sekecil ini, kalau dibiarkan terus, bisa berbahaya. Bayangkan kalau nanti muncul lagi isu miring soal integritas pegawai pajak, padahal akar masalahnya cuma soal masyarakat yang kurang paham fungsi dan tugas kantor pajak yang sebenarnya. Makanya edukasi ini jadi penting, bukan cuma buat menjaring wajib pajak baru, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pajak itu sendiri.

Kenapa Sasarannya Harus Anak Usia Sekolah, Bukan Cuma Wajib Pajak Dewasa?

Saya sempat mikir, kenapa nggak fokus saja edukasi ke wajib pajak yang sudah aktif kerja? Ternyata alasannya cukup masuk akal: di usia sekolah, anak biasanya lebih terbuka menerima informasi baru. Beda dengan orang dewasa yang cenderung mulai membangun "tembok" penyangkalan karena berbagai pertimbangan yang lebih kompleks.

Anak usia sekolah sekarang mayoritas masuk kelompok Generasi Z (lahir 1997-2012), sebagian bahkan sudah masuk Generasi Alpha (setelah 2012). Riset yang ditulis Olga Bucovetchi, Gabriella C. Slosariuc, dan Simona Cincalova di jurnal Quality-Access to Success (Oktober 2019) berjudul "Generation Z – Key Factor for Organizational Innovation" menyebutkan bahwa Gen Z meniti karier dengan semangat kuat dan berupaya memastikan kontribusi baik bagi organisasi, sebagai cara mereka mencapai aktualisasi diri. Kalau semangat ini diarahkan sejak dini ke kesadaran pajak, hasilnya bisa jadi fondasi jangka panjang yang jauh lebih kuat.

Program yang Diikuti Guru Keponakan Saya, Ternyata Bagian dari Gerakan Nasional

Setelah saya telusuri lebih jauh, kegiatan yang diikuti guru keponakan saya itu bagian dari rangkaian besar bernama Program Inklusi Kesadaran Pajak, yang sebenarnya sudah berjalan sejak 2017 sebagai proyek jangka panjang DJP hingga 2030. Pendekatannya bukan menambah mata pelajaran baru, melainkan menyisipkan nilai-nilai kesadaran pajak ke materi pelajaran yang sudah ada, mulai dari kurikulum, bahan ajar, sampai tugas kreatif seperti membuat poster atau slogan bertema pajak.

Skalanya juga cukup besar. Pada perhelatan Pajak Bertutur 2025 saja, kegiatan digelar serentak oleh Kantor Pusat DJP, 34 Kantor Wilayah, 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Total peserta secara nasional mencapai 27.675 siswa dan mahasiswa, dari 75 sekolah dasar, 148 SMP, 383 SMA, dan 47 perguruan tinggi.

Yang lebih menarik, mulai 2026 program ini resmi diperluas ke jenjang SMP, dengan Kabupaten Sidoarjo jadi salah satu daerah pertama pelaksanaannya, disusul kerja sama dengan ratusan guru SMP se-Jakarta Selatan. Payung hukumnya juga jelas, mengacu pada perjanjian kerja sama antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah terkait. Bahan ajarnya pun bisa diunduh gratis lewat portal resmi edukasi.pajak.go.id, jadi guru di daerah mana pun sebenarnya bisa ikut mengaksesnya.

Slogan-Slogan Bikinan Siswa Ini Ternyata Cukup Menggigit

Salah satu hal yang bikin saya senyum-senyum sendiri waktu baca laporan kegiatan ini adalah slogan-slogan bikinan siswa SMP, seperti "Pajakmu, Masa Depanku!", "Jujur Bayar Pajak, Indonesia Kuat!", sampai "Generasi Melek Pajak, Bangsa Makin Cerdas!". Sederhana, tapi menurut saya justru di situ letak kekuatannya: pesan yang datang dari cara berpikir anak muda sendiri, bukan sekadar slogan yang didikte orang dewasa.

Yang Saya Simpulkan dari Cerita Keponakan Ini

Awalnya saya cuma penasaran kenapa pelajaran Bahasa Indonesia bisa nyerempet ke soal pajak. Tapi setelah ditelusuri, saya jadi paham ini bagian dari strategi jangka panjang yang cukup terstruktur:

• Menanamkan kesadaran pajak sejak dini lebih efektif ketimbang menunggu seseorang jadi wajib pajak aktif, karena anak usia sekolah cenderung lebih terbuka menerima nilai baru.
• Edukasi ini bukan cuma soal menaikkan penerimaan negara, tapi juga menjawab pertanyaan dasar yang sering terlewat: di mana bayar pajak, untuk apa uangnya, dan siapa yang menikmatinya.
• Programnya sudah terstruktur dan berjenjang, dari SD sampai perguruan tinggi, dengan payung kerja sama resmi antar-instansi, bukan sekadar kegiatan seremonial sesaat.

Kalau generasi muda kelak jadi ujung tombak Indonesia Emas 2045, rasanya memang masuk akal kalau mereka juga dibekali pemahaman soal dari mana negara membiayai semua cita-cita besar itu. Bukan cuma jago berkarya dan berkompetisi secara global, tapi juga paham dan bangga jadi bagian dari siklus pajak yang membangun negerinya sendiri.