npwp non efektif
npwp non efektif

NPWP NON EFEKTIF BISA DIPERPANJANG?

Sering kali Wajib Pajak menanyakan "Apakah NPWP saya sudah tidak aktif?", "bisakah NPWP NON EFEKTIF diperpanjang?" Berikut penjelasan lengkapnya.
Sering kali Wajib Pajak menanyakan "Apakah NPWP saya sudah tidak aktif?", "bisakah NPWP NON EFEKTIF diperpanjang?" Berikut penjelasan lengkapnya.
NPWP NON EFEKTIF
NPWP NON EFEKTIF

Sering kali Wajib Pajak menanyakan “Apakah NPWP saya sudah tidak aktif?”, “bisakah NPWP NON EFEKTIF diperpanjang?”, “bagaimana saya bisa melihat NPWP saya masih aktif atau tidak?”, “bagaimana jika saya buat NPWP ulang jika NPWP saya yang lama sudah tidak aktif?”.

Tenang sobat pajak, perlu diketahui bahwa NPWP hanya dapat dibuat satu kali dan untuk seumur hidup karena NPWP menyesuaikan NIK (untuk orang pribadi). NPWP yang tidak aktif disebut NPWP yang sudah Non-Efektif (NE) atau Wajib Pajak Non-EFektif. Wajib Pajak No- Efektif adalah Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi  persyaratan subjektif maupun objektif tetapi belum dilakukan penghapusan terhadap NPWP nya, sehingga Wajib Pajak tersebut dikecualikan atau tidak wajib untuk lapor atau pembayaran pajak.

Lalu apa efeknya jika NPWP kita NE?

Wajib Pajak Non Efektif atau WP NE tidak dapat melakukan permohonan tertentu ke Kantor Pajak yaitu  cetak ulang kartu/Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SKPPKP), perubahan data, pembuatan NPWP cabang, pembuatan NPWP Badan bagi pengurus, permohonan PKP, Permohonan pemindahan Wajib Pajak, dan lain-lain. Bukan hanya itu, ketika Wajib Pajak akan melakukan perizinan juga tidak bisa jika status NPWPnya NE.

Apa yang menyebabkan NPWP NON EFEKTIF?

NPWP menjadi Non-Efektif dapat terjadi beberapa hal yaitu Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi selama 2 tahun berturut-turut, NE tersebut dilakukan oleh DJP secara jabatan, saat mendaftarkan NPWP memilih untuk “Belum siap mlakukan kewajiban perpajakan”, saat mendaftarkan NPWP penghasilan dibawah PTKP. Selain karena hal tersebut NE dapat terjadi jika Wajib Pajak melakukan permohonan NE. Atas permohonan Wajib Pajak yang dapat diajukuan dengan beberapa alasan yaitu:

  1. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
  2. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  3. WP OP yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  4. WP yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;
  5. WP yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan; atau;
  6. Alasan lain.

Permohonan WP NE dapat diajukan secara elektronik atau online maupun secara tertulis, permohonan secara elektronik dapat dilakukan melalaui e-registrastion pada web www.pajak.go.id atau pada saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Permohonan secara tertulis dapat dillakukan dengan datang ke KPP Terdaftar, melalui pos atau Jasa Expedisi dengan melampirkan Surat Pernyataan Wajib Non-Efektif dan dokumen pendukung.

Bagaimana cara mengaktifkan NPWP yang NE?

Pengaktifan Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan dengen permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan yang dapat dilakukan oleh DJP, berikut beberapa cara untuk mengaktifkan NPWP NE atas permohonan Wajib Pajak yaitu:

  1. Melakukan permohonan secara tertulis dengan datang ke KPP terdaftar atau bisa melalui pos atau jasa expedisi yang ditentukan dengan melampirkan dokumen pendukung.
  2. Menyampaikan SPT Tahunan minimal 2 tahun terakhir untuk SPT secara online maupun offline, atau terdapat pembayaran pajak, NPWP yang telah NE akan secara otomatis menjadi aktif kembali.

NPWP Non-Efektif menjadi pengecualian terhadap kewajiban perpajakan, NPWP NE maupun pengaktifan NE  dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak dan atas jabatan yang dilakukan oleh DJP.

Segala permohonan dapat saja ditolak oleh KPP apabila persyaratan kurang lengkap dan penelitian secara administrai yang dilakukan DJP terdapat ketidak sesuaian yang diajukan oleh Wajib Pajak.

  • Sumber: PER/20/PJ/2013 dan PER/04/PJ/2020