Pengajuan Ulang Permohonan Insentif
Pengajuan Ulang Permohonan Insentif

Komentar DJP Terkait Pengajuan Ulang Permohonan Insentif

Adanya pengajuan ulang permohonan insentif rupanya membuat masyarakat sedikit bingung dengan ketentuannya. Oleh karenanya pihak Ditjen Pajak atau DJP mengeluarkan himbauan resmi tentang pengajuan tersebut.
Adanya pengajuan ulang permohonan insentif rupanya membuat masyarakat sedikit bingung dengan ketentuannya. Oleh karenanya pihak Ditjen Pajak atau DJP mengeluarkan himbauan resmi tentang pengajuan tersebut.

Adanya pengajuan ulang permohonan insentif rupanya membuat masyarakat sedikit bingung dengan ketentuannya. Oleh karenanya pihak Ditjen Pajak atau DJP mengeluarkan himbauan resmi tentang pengajuan tersebut. Adapun imbaun tersebut dipaparkan lewat laman resmi website dari DJP.

Pengajuan Ulang Permohonan Insentif
Pengajuan Ulang Permohonan Insentif

Ada sekitar 4 poin penting tentang pemanfaatan insentif tersebut teruntuk para wajib pajak yang terdampak pandemi. Kutipan ini diunggah pada tanggal 10 Februari 2021 lalu, dimana DJP sendiri menjelaskan supaya masyarakat mengerti dan bisa segera menggunakan insentif pajak yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Adapun poin-poin yang disebutkan terkait pengajuan uang permohonan insentif. Pertama adalah himbauan yang ditunjukkan oleh wajib pajak yang telah mengantongi Surat Keterangan Bebas atau menyampaikan pemberitahuan akan pemanfaatan insentif pajak tahun 2020 kemarin.

Wajib pajak yang disebutkan tadi haruslah mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan akan pemanfaatan insentif ulang supaya memperoleh insentif pada tahun pajak 2021.

Kedua, imbauan ditunjukkan untuk para pemberi kerja atau wajib pajak yang ingin menggunakan insentif PPh pasa 21 ditanggung oleh pihak pemerintah ataupun pengurangan dari kisaran besarnya angsuran PPh pasal 25 dimulai dari Januari 2021 sesuai dengan masa pajaknya.

Pentingnya lagi wajib pajak yang tertulis diberikan batas waktu relaksasi penyampaian pemberitahuan hingga tanggal 15 Februari 2021. Dengan begitu insentif pajak akan mulai berlaku secara efektif sampai dipaparkannya pemberitahuan.

Ketiga, imbauan yang ditunjukkan kepada para pemberi atau penyedia kerja, wajib pajak UMKM, dan pemotong PPh final jasa konstruksi yang akan menggunakan insentif PPh DTP tahun pajak 2020. Semua yang tertera itu haruslah memberikan laporan realisasinya maksimal 28 Februari 2021.

Keempat, imbauan ditunjukkan untuk wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan atau telah menyampaikan pemberitahuan akan pemenfaatan insentif pajak PMK paling lambat sebelum tanggal 9 Februari 2021. Wajib pajak yang bersangkutan haruslah mengajukan permohonan kembali lewat website pajak.

Dengan adanya kejelasan dari Dirjen Pajak akan membuat masyarakat yang mengerti akan ketentuan dan syarat untuk bisa melakukan pengajuan uang permohonan insentif.

Simak pembahasan pajak yang santai dan berita-berita pajak indonesia lainnya hanya di infopajak.co.id

Reffy Elsa Revanda
Umur gue 21 tahun, tinggal di Lampung. Morning person yang suka dengan hal-hal baru. Pernah terlibat diprojek web building, desain grafis, data scientist, dan social media strategist. Sekarang lagi ngerjain projek infopajak.co.id bareng teman-teman.