Ketahui Poin-Poin dalam UU Cipta Kerja di Perpajakan
Ketahui Poin-Poin dalam UU Cipta Kerja di Perpajakan

Ketahui Poin-Poin UU Cipta Kerja di Perpajakan

UU Cipta Kerja telah diundangkan pada November 2020. Lantas apa saja poin-poin yang terdapat di dalamnya? Berikut rincian isi UU Cipta Kerja 2020.
UU Cipta Kerja telah diundangkan pada November 2020. Lantas apa saja poin-poin yang terdapat di dalamnya? Berikut rincian isi UU Cipta Kerja 2020.

Sudah sejak lama pemerintah Indonesia sering menyampaikan bahwa mereka bersiap-siap menjadi negara yang maju. Dengan pendapatan masyarakatnya per kapita tertinggi pada tahun 2045. Dibutuhkan kebijakan strategis untuk mewujudkannya. Untuk itu, perlu menaikkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.  Sehingga terbentuk UU cipta kerja di perpajakan.

Ketahui Poin-Poin dalam UU Cipta Kerja di Perpajakan
Ketahui Poin-Poin dalam UU Cipta Kerja di Perpajakan

Perlu diketahui bahwa UU cipta kerja terdiri ada 76. Dan masing-masing terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. Untuk itu perlu penyederhanaan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan masing-masing kluster. Dan yang terbaru dibentuk kluster UU cipta kerja di perpajakan. Yang diresmikan awal November 2020.

Poin-Poin UU Cipta Kerja di Perpajakan

Adanya kluster perpajakan di UU cipta kerja berkaitan dengan investasi. Tujuannya agar ada kepastian hukum untuk investor atau pelaku usaha ketika menciptakan lapangan kerja atau berinvestasi. Sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut poin-poin dia dalam UU cipta kerja.

1. Perubahan UU PPh

Ada dua perubahan, yaitu pada dividen yang tidak kena pajak dan penurunan tarif PPh. Untuk penghasilan dividen yang dari dalam atau luar negeri akan diwajibkan pajak yang diinvestasikan untuk Indonesia yang kurang dari 30% dari jumlah laba.

2. Ketentuan pajak WNI dan WNA

WNI dan WNA memiliki kewajiban yang sama membayar pajak. Meskipun WNI berada di luar negeri. Ada beberapa ketentuan ketika WNI dan WNA yang berada di luar negeri yang masuk dalam UU cipta kerja.  Sedangkan beberapa WNA yang tidak kena pajak. Mereka menggunakan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda).

3. Dana setoran haji

Ini terkait dengan pengelolaan dana haji. Ada dua kluster dalam UU cipta kerja terkait dana setoran haji. Yang pertama disebutkan bahwa dana setoran BPIH akan diterima oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang akan diatur oleh PMK.

Itulah beberapa poin UU cipta kerja di perpajakan. Dengan mengetahui poin-poin tersebut bisa membuat semua warga masyarakat melek tentang perpajakan. Sehingga sadar akan pentingnya membayar pajak. Dan pembangunan nasional akan berjalan lancar. Semoga bermanfaat.

Reffy Elsa Revanda
Umur gue 21 tahun, tinggal di Lampung. Morning person yang suka dengan hal-hal baru. Pernah terlibat diprojek web building, desain grafis, data scientist, dan social media strategist. Sekarang lagi ngerjain projek infopajak.co.id bareng teman-teman.