Insentif Pajak PPH 21 Terhadap Gaji Karyawan

Sri Mulyani mengeluarkan PMK no 9 tahun 2021 yang berisikan tentang perpanajangan pemberian insentif pajak pph 21 sampai akhir tahun 2021.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI belum lama ini resmi mengeluarkan dan menerbitkan PMK 9/2021 yang berisikan tentang perpanjangan dari pemberian insentif pajak PPH 21 ditanggung pemerintah. Secara garis besar skemanya tentang gaji karyawan yang diberikan sama seperti tahun lalu.

pph 21
Insentif Pajak PPh 21

Kriteria khusus yang dimaksudkan adalah mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari pihak pemberi kerja yang mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, telah dinobatkan sebagai perusahaan KITE atau sudah mengantongi izin dari penyelenggara kawasan yang berikat.

Perusahaan Wajib Mengantongi PDKB

Disamping itu perusahaan juga harus mempunyai izin pengusaha kawasan berikat ataupun PDKB. Lalu kriteria kedua adalah mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, dan terakhir pada periode pajak yang bersangkutan menerima atau mendapatkan penghasilan bruto yang sifatnya tetap serta teratur.

Namun tidak boleh lebih dari Rp 200 juta dalam setahun. Sementara itu untuk pemberi kerja sendiri yang sudah mempunyai SPT tahunan PPH pajak 2019 menggunakan KLU yang ada di dalam SPT atau bisa juga pembetulan SPT tahunan PPH tahun pajak 2019.

Ketentuan ini akan tetap berlaku pada kode KLU sama dengan data yang ada di dalam administrasi perpajakan. Bagi para pemberi kerja yang mempunyai kewajban penyampian SPT tahnan PPH pajak tapi tidak mencantumkan atau salah mencantumkan kode KLU maka akan terjadi hal yang berbeda.

Pasalnya pemanfaatan insentif pajak PPH 21 akan memakai kode KLU dalam masterfile Disamping itu pemakaian kode KLU dalam masterfile juga berlaku bagi para WP dengan status pusat yang belum atau tidak mempunyai kewajiban SPT tahunan pajk 2019.

Informasi Lainya Terkait PPH 21

Informasi pentingnya lagi PPH pasal 21 DTP haruslah dibayarkan dalam bentuk tunai oleh pemberi kerja ketika membayarkan penghasilan dari para pegawainya. Hal ini juga berlaku pada pemberi kerja ketika memberikan tunjangan PPH pasal 21 atau menanggung pajak ini kepada karyawannya.

Jika karyawan yang mendapatkan insentif pajak PPH 21 DTP menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2021 dan menyatakan ada kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Itulah setidaknya penjelasan yang dapat diinformasikan, semoga bermanfaat.

Reffy Elsa Revanda
Umur gue 21 tahun, tinggal di Lampung. Morning person yang suka dengan hal-hal baru. Pernah terlibat diprojek web building, desain grafis, data scientist, dan social media strategist. Sekarang lagi ngerjain projek infopajak.co.id bareng teman-teman.