Ada Usul Pegawai Pajak dan DJBC Divaksin Lebih Awal
Ada Usul Pegawai Pajak dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Ada Usul Pegawai Pajak dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Ecky Awal Mucharam mengusulkan pegawai DJBC dan pegawai pajak untuk divaksin lebih awal karena dianggap memiliki peran yang penting bagi negara.
Ecky Awal Mucharam mengusulkan pegawai DJBC dan pegawai pajak untuk divaksin lebih awal karena dianggap memiliki peran yang penting bagi negara.

Datangnya vaksin untuk covid-19 disambut dengan hangat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali para pejabat negara. Bahkan secara terang-terangan presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan, sehingga hal itu memunculkan usul pegawai pajak dan DJBC divaksin lebih awal.

Ada Usul Pegawai Pajak dan DJBC Divaksin Lebih Awal
Ada Usul Pegawai Pajak dan DJBC Divaksin Lebih Awal

Pendapat ini disampaikan oleh Ecky Awal Mucharam seorang anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS kepada Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bukan berarti Ecky mengatakan semua ini tanpa sebab, pasalnya para pegawai itu termasuk golongan yang beresiko tinggi untuk tertular virus corona.

Karena sering bertemu secara langsung dengan masyarakat. Terlebih penerimaan negara tergantung oleh orang-orang penting tersebut sehingga jika mereka sakit kinerjanya pasti akan ikut menurun. Sehingga usul pegawai pajak dan DJBC divaksin lebih awal dilontarkan dan harus juga menjadi prioritas penyuntikan.

Ecky sendiri merupakan alumni dari kampus Ali Wardhana atau PKN STAN. Dalam rapatnya bersama ibu Sri Mulyani secara gamblang beliau mengucapkan pendapat tersebut. Namun pernyataannya itu juga merupakan suatu aspirasi dari pegawai yang ada di kawasan DJP Jawa Barat III Bogor.

Ecky memberikan imbuhan bahwa Sri Mulyani mempunyai kapasitas dalam memperjuangkan vaksinasi untuk para pegawai DJBC dan DJP. Dengan menerima vaksin itu Ecky sangat yakni hal itu bisa meminimalisirkan pegawai ikut tertular covid-19, sehingga keefektifan bekerja tetap dipertahankan.

Pada akhirnya nanti yang untung juga negara karena rasio pajak bisa dinaikkan. Mengenai usulan pemberian vaksin ini pemerintah sekarang ini masih berusaha mengupayakan melakukan vaksinasi terhadap tenaga medis yang jumlahnya ada sekitar 1,3 juta.

Setelah itu rencana pemberian vaksin masal akan mengarah kepada anggota TNI, Petugas pelayanan publik, dan Polri. Untuk vaksinasi tahapan kedua sendiri direncanakan akan dimulai pada akhir bulan Februari atau awal Maret tahun 2021.

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah pun sudah mendatangkan sekitar 19,5 juta dosis vaksin yang bermerk Sinovac Life Science Co. Jadi sangat memungkinkan bahwa usul pegawai pajak dan DJBC divaksin lebih awal akan segera terealisasikan.

Reffy Elsa Revanda
Umur gue 21 tahun, tinggal di Lampung. Morning person yang suka dengan hal-hal baru. Pernah terlibat diprojek web building, desain grafis, data scientist, dan social media strategist. Sekarang lagi ngerjain projek infopajak.co.id bareng teman-teman.